infosumbar.net – Pendaftaran Bakal Calon Rektor ITP periode 2025-2029 yang resmi dibuka pada 20 Mei 2024 menyisakan 10 hari lagi menjelang ditutup pada tanggal 15 Juli 2024.
Seperti diketahui, penyelenggaraan pemilihan Rektor ITP tertuang dalam peraturan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Nomor 86/YPTP/ITP/SK/1/IV-2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Padang Periode 2025-2029.
ITP mengundang seluruh putra putri terbaik bangsa untuk dapat berkontribusi dan memajukan ITP menjadi perguruan tinggi yang Unggul, Inovatif, dan Bermartabat. Rektor terpilih nantinya akan memimpin dan menjadi garda terdepan ITP selama lima tahun ke depan, dalam mewujudkan visi dan misi ITP menuju World Class University.
Tahap pendaftaran Bakal Calon Rektor ini merupakan proses awal ITP menentukan pemimpin ITP masa jabatan 2025-2029. Pemimpin ini yang nantinya dapat membawa ITP sebagai center of excellence institusi pendidikan tinggi dalam skala nasional dan internasional.
Panitia berkomitmen untuk menjaga netralitas, sportifitas, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam Pilrek ITP Periode 2025-2029 ini. Harapannya dengan kontribusi dan partisipasi dari seluruh pihak, ITP akan mendapatkan calon rektor yang baik kedepannya.
Figur pemimpin yang memiliki integritas, memiliki jiwa entrepreneurship, inovatif, dan cerdas dalam menangkap berbagai peluang merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh Calon Rektor ITP selanjutnya. Selain itu, ITP juga mencari sosok yang memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai dan jati diri ITP.
Para Bakal Calon Rektor ITP akan melewati serangkaian tahap seleksi mulai penjaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan calon,dan hingga tahap terakhir penetapan dan pelantikan Rektor ITP terpilih Periode 2025-2029.
Pada pelaksanaan pemilihan Rektor ITP Periode 2025-2029 terdapat sejumlah perubahan pada proses seleksi bakal calon dan pemilihan calon rektor periode kali ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Salah satunya pada perluasan pelibatan publik dalam rangka memperkuat penerimaan publik. (*)
