infosumbar.net – Antisipasi abrasi yang mengancam Kota Padang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (Dirjen SDA PUPR) pada tahun 2023 akan memprioritaskan pengamanan pantai di sekitar Masjid Al Hakim.
Terungkap dalam diskusi “Rancangan Infrastruktur Abrasi Pesisir Pantai Padang Berbasis Mitigasi Bencana” yang dihelat di halaman Masjid Al Hakim Padang, Senin (6/2/2023).
Diskusi dihadiri Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Doni Monardo. Sekretaris Daerah Padang, Andree Algamar. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, Jumaidi. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Fathol Bari. Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar.
Dalam diskusi tersebut, Jarot Widyoko, Direktur Jenderal SDA PUPR , menyebutkan dalam perencanaan pengamanan pantai harus melengkapi data, kajian mendalam serta berdasarkan survei dan model test.
“Menurut catatan kami Juli 2022 terjadi gelombang ekstrim, yang menyebabkan gelombang naik ke daratan hingga lebih kurang 40 meter,” kata Jarot Widyoko.
Menanggapi ini, Wali Kota Hendri Septa mengatakan untuk mengantisipasi dampak bahaya pengikisan pantai atau abrasi ini, Pemerintah Kota Padang siap bersinergi dan berbenah dengan pemerintah pusat dalam pembangunan rancangan infrastruktur sepanjang bibir Pantai Padang.
Dia menyatakan bahwa masyarakat Kota Padang sangat menunggu gebrakan baru dari Kementerian PUPR khususnya Dirjen SDA dalam rancangan jangka panjang untuk mengantisipasi abrasi di sepanjang Pantai Padang.
“Pemerintah Kota Padang selalu mewaspadai kondisi pengikisan pantai yang kerap terjadi di Pantai Padang. Harus ada perhatian dari kita semua, kita harus bersama-sama mengantisipasi. Batu grip ini lambat laun akan menimbulkan kekhawatiran,” katanya.
Hendri menuturkan ada beberapa titik di Pantai Padang yang bahkan belum mempunyai batu grip untuk menahan abrasi. Salah satunya titik paling kerap terjadi di daerah Koto Tangah.
“Kita memohon pada pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR, untuk bersama-sama kita melindungi kondisi Kota Padang ini. Apalagi kita melihat banyak daerah gedung-gedung bersejarah di sekitar pantai,” ujarnya.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhairi menyampaikan bahwa abrasi merupakan slow on set disaster atau bencana yang akan berdampak perlahan.
Maka dari itu, perlu kajian yang lebih mendalam mengenai pola arus di Kota Padang yang dominan sejajar dan pengoptimalan vegetasi.
“Pada prinsipnya pantai ada sirkulasinya, waktu musim selatan maka gelombang bergerak dari selatan ke utara. Jadi sedimen terbawa ke selatan. Ketika kita hambat di suatu tempat, maka sirkulasi ini akan terganggu,” ujarnya.
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi mengatakan bahwa 25,7 persen perekonomian Sumbar berada di Kota Padang. Kegiatan perekonomian itu bertumpu pada kegiatan perdagangan, transportasi, dan industri.
“Pelabuhan udara kita terletak di zona merah. Struktur jaringan jalan di Kota Padang memanjang dari utara ke selatan, sehingga pola permukiman mengikuti struktur jalan. Garis Pantai Padang mengalami kemunduran 6 meter ke arah darat,” paparnya.
“Hal ini harus menjadi perhatian bersama, karena abrasi berpotensi memberikan dampak pada 8 kecamatan. Dengan mayoritas 70 persen penduduk berada di kawasan aliran sungai dan pantai maka secara tidak langsung terdapat potensi aktivitas ekonomi Kota Padang akan terpapar,” tandasnya.
