Infosumbar.net – Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau kembali titik longsor di Sitinjau Lauik, yang merupakan jalan akses Padang – Solok, pada Selasa (30/8/2022) siang.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi mengungkapkan rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik tahun 2023 dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini sesuai kesepakatan rapat antara Dirjen PUPR dan Bappeda.
Dia juga mengapresiasi perhatian dan dukungan wakil rakyat di DPR RI terhadap kondisi Sitinjau Lauik yang jalurnya penuh resiko dan sudah saatnya perlu perbaikan dengan dukungan semua pihak dan perencanaan yang matang.
“Sesuai hasil rapat dengan PUPR dan Bappeda, pembangunannya melalui KPBU, yang akan dikerjakan oleh Hutama Karya,” sebutnya.
“Kita juga merasa senang, anggota DPR RI, Pak Andre juga ikut membantu. Ini memang harus jadi agenda kita bersama, tidak bisa diselesaikan oleh gubernur sendiri. Masyarakat dan DPR RI memberikan dukungan, mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai,” harap Mahyeldi.
Dalam peninjauan itu, Mahyeldi disertai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Syachputra Ghani, dan OPD terkait, diantaranya Kalaksa BPBD Sumbar Jumaidi, Kepala Dinas BMCKTR Era Sukma, Kadis Perhubungan Heri Nofiardi, Kadis Kominfotik Sumbar Jasman Rizal, dan Kabiro Adpim Maifrizon.
Di lokasi, Mahyeldi dan rombongan melihat para petugas dan dua alat berat masih terus bekerja membersihkan jalan dari longsoran material yang berjatuhan pasca diguyur hujan deras sejak sehari sebelumnya. Sementara petugas dinas perhubungan mengatur buka tutup arus lalu lintas.
Usai meninjau lokasi, Mahyeldi menegaskan agar perbaikan jalan segera dilakukan. Karena jalur Sitinjau lauik menjadi satu-satunya jalan terdekat dari Solok ke Padang dan menjadi jalur penting perekonomian Sumbar. Dia berharap pengerjaan jalan bisa berjalan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
“Perbaikan jalan akan dilakukan BPJN karena ini jalan nasional dan bencana. Polhut juga akan diturunkan untuk pengawalan, PU Provinsi Sumbar mengawasi dan dishub membantu pengaturan lalu lintas. Tentang perizinan hutan lindung, perizinannya dari provinsi,” ucapnya.
“BPJN yang akan menentukan jalan ini mau diapakan, yang penting transportasi, arus barang dan orang lancar,” imbuh Mahyeldi.
