Padang, (infosumbar) – Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyetujui untuk memfasilitasi percepatan pengelolaan sampah melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah di Air Dingin, Kota Padang. Untuk tahap awal, secara teknis, Kemenko Marves akan memfasilitasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) RDF.
Hal ini disampaikan Deputi IV Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kemeko Marves, Nani Hendiarti, saat rapat koordinasi percepatan pengelolaan sampah dan penanganan limbah B3 medis Covid-19, di Convention Hall Bukit Lampu, Jumat (24/9/2021) sore.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi tersebut dihadiri Walikota padang, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero) UPK Teluk Sirih, PT. Semen Padang, serta OPD terkait Provinsi Sumbar dan Pemko Padang.
Selain fasilitasi, Nani juga memberikan beberapa opsi pendanaan pembangunan RDF dilahan yang telah disiapkan Pemko padang seluas 3 hektar tersebut. Opsi pertama menurut Nani adalah, Provinsi Sumbar akan dimasukkan dalam program Green Insfrastructure yang kerja sama dengan Jerman.
Kedua, lanjut nani adalah melalui pendanaan APBN di Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik RDF dan melalui kementerian ESDM untuk DED. Terakhir, opsi ketiga adalah kerjasama dengan swasta seperti yang telah banyak dilakukan di beberapa daerah lain seperti di Bali.
“Apa yang sudah dibahas akan ditindaklanjuti. insyaallah ada solusinya asal mau bekerjasama. Untuk RDF, tahapannya harus maju terus, karena hasil kajian Unand itu layak. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ground breaking,” harap Nani.
dalam rakor tersebut, PT.PLN (Persero) UPK teluk Sirih serta PT.Semen Padang juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi offtaker yang akan memanfaatkan produk RDF yang dihasilkan nantinya.
Selain RDF di TPA Aie Dingin, Padang, Kemenko Marves juga memberikan dukungan dan fasilitasi pengalokasian anggaran yang sudah direncanakan untuk pembangunan sel landfill TPA regional Payakumbuh, agar tetap dianggarkan melalui APBN Tahun Anggaran 2022, disamping harus ada upaya pegurangan tumpukan sampah di TPA regional tersebut dengan pemilahan dari sumbernya (TPST dan TPST3R).
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi mengatakan akan melakukan langkah-langkah untuk meninimalisasi timbunan sampah, dimulai dari pemilahan sampah dari rumahtangga. Termasuk di pasar, sebagai penyumbang sampah terbesar. Opsi lain menurut gubernur adalah mengolah sampah organik menjadi magot yang bernilai ekonomis untuk pakan ternak.
“Persoalan sampah di Sumbar memang perlu perhatian khusus. Memang perlu teknologi pengolahan. Kalau tidak akan terus menumpuk hingga melebihi kapasits seperti di TPA regional Payakumbuh. Kita juga akan melakukan langkah-langkah untuk meminilisir penumpukkan dan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan kabupaten kota untuk mendorong ini. Kami yakin kehadiran deputi bisa memberikan jalan keluar bagi permasalahan sampah di Sumbar,” kata gubernur.
Sebelumnya, di hari yang sama, Gubernur bersama Deputi serta sejumlah pejabat terkait melakukan secara langsung persiapan Sumbar untuk percepatan pengelolaan sampah melalui teknologi RDF di TPA Air Dingin.
Selain itu, tidak jauh dari lokasi TPA, rombongan juga meninjau insenerator atau alat pemusnah sampah limbah B3 yang merupakan bantuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI. Akses jalan menuju lokasi insenerator yang masih belum layak, menurut Gubernur Sumbar akan menjadi salah satu prioritas di APBD 2022.
“Untuk akses jalan menuju ke insenerator kita alokasikan anggaran Rp3 Miliar. Mudah-mudahan pertengahan 2022 sudah tuntas,’ ujar Gubernur. (*)
