Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 Provinsi Sumbar yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diperkirakan juga akan berimbas pada bantuan untuk nelayan dan petani.
Menurut Kepala DKP Sumbar, Yosmeri seperti dilansir oleh antarasumbar hal tersebut dikarenakan sejumlah bantuan untuk 2.000 orang petani dan nelayan berupa program yang telah dipersiapkan dan dananya diambil dari hibah dan bansos yang dievaluasi oleh Kemendagri.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Bantuan kepada nelayan tersebut tidak dievaluasi karena Bantuan tersebut berbeda dengan Bansos meskipun dalam rekening yang sama.
Bantuan kepada nelayan tersebut berupa program yang antara lain berupa pengadaan peralatan mesin tempel, alat tangkap dan bantuan bibit bagi nelayan petani.
DPRD Sumbar berencana akan memperjuangkan sejumlah dana dalam APBD Sumbar yang dievaluasi oleh pemerintah, terutama bantuan Bansos yang evaluasi dari pemerintah cukup besar.
