Infosumbar.net – Himpunan Pengusaha KAHMI (Hipka) Wilayah Sumbar bakal menggelar Bussines Review 2025 bertajuk West Sumatera’s Bussiness Prospect, Human Capital and Taxiation Challenges, Sabtu (8/2/2025) mendatang di Hotel Santika, Padang. Kegiatan yang rencananya akan dihadiri oleh Ketum Hipka H.Kamrussamad, PhD ini menjadi bagian kegiatan Muswil II Hipka Sumbar yang merupakan anggota luar biasa Kadin Sumbar.
Menurut Ketua Umum BPW Hipka Sumbar Teddy Alfonso, sejumlah stakeholder bisnis di SumbaBusiness Riview 2025r seperti Dirut Bank Nagari, Gusti Chandra hingga akademisi Prof. Elfindri akan menyampaikan pemaparannya, termasuk Ketum Kamrussamad yang juga anggota DPR-RI asal Fraksi Gerindra tersebut.
“Kami pikir, kegiatan ini menjadi sumbangsih Hipka Sumbar dalam ikut memajukan perekonomian daerah. Berhubung kontestasi politik nasional dan daerah telah rampung, kini saatnya kita bersama-sama bergerak fokus membangun. Hipka melihat, persoalan pajak menjadi hal menarik untuk dibahas karena itu menjadi komponen penting dalam perekonomian nasional dan daerah,” kata Teddy yang didampingi Ketua Pelaksana kegiatan,Yofialdi,kemarin.
Disampaikan Teddy, hal ini pernah diulas ekonom Universitas Andalas, Prof. Dr. Harif Amali Rivai dalam reviewnya di sebuah media lokal di Padang. Menurut Teddy, Prof Hariv Amali menyebutkan bahwa pertumbuhan
ekonomi Sumbar tahun 2025 akan sangat bergantung pada kebijakan dan sistim perpajakan pemerintah, seperti peningkatan PPN menjadi 12%, perubahan sistim perpajakan baru (Coretax) dan isu Tax Amnesty Jilid III.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand itu, kebijakan perpajakan yang semakin ketat dan memberatkan akan menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut berpotensi menekan
belanja konsumen.
“Dampak psikologis dari kebijakan pajak ini sangat besar. Ketika pajak dinaikkan, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya, (Januari, 2025).
Harif juga menyebutkan, adanya semacam trade-off ketika pemerintah mendorong konsumsi melalui kebijakan pajak
yang longgar atau relaksasi pajak. Ia berpendapat, jika konsumsi didorong, tentu akan ada dampak
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pada saat yang sama, kebijakan pajak yang lebih rendah bisa mengurangi pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai program sosial.
Karenanya, dalam review kegiatan itu, Teddy melihat akan ada tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pengoptimalan konsumsi dan peningkatan penerimaan pajak. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, namun dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Sumatera Barat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
“Harapan kita, dengan adanya relaksasi pajak, sektor konsumsi bisa tumbuh, tetapi tentu saja harus ada kebijakan yang cermat agar tidak berdampak negatif terhadap negara,” ucap Teddy yang juga alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand ini.
Ia menambahkan, acara ini bertujuan untuk menelaah dan mendiskusikan pembangunan, prospek, jalan modal, sistem perpajakan ekonomi dan bisnis di Sumatera Barat, serta memilih Ketua Umum HIPKA Sumatera Barat, periode 2025 – 2030.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Wilayah II HIPKA Sumatera Barat. Sekitar 150 orang peserta, yang berasal dari Anggota-Pengurus Asosiasi Bisnis Sumatera Barat dan Anggota-Pengurus HIPKA
Provinsi/Kabupaten/Kota serta stakeholder bisnis Sumatera Barat akan hadir pada acara tersebut. (*)
