Sebanyak 300 angkutan kota (angkot) koridor Utara, ancam akan gelar aksi demo jika pengoperasian bus massal Trans Padang tidak melibatkan pengusaha angkot.
Mereka bakal memblokir jalur bus tersebut. Sementara, Dishubkominfo memastikan pengoperasian bus dimaksud tidak ada hubungannya dengan angkot.
Ancaman itu disampaikan Ketua Asosiasi Angkutan se-Kota Padang Muslim Tanjung kepada wartawan, Selasa (4/2). Dikatakannya, aksi itu sebagai wujud tuntutan pengusaha angkot yang tidak dilibatkan dalam rencana pengoperasian bus Trans Padang. Sebab, katanya, Dinas Perhubungan Kota Padang dengan sejumlah pengusaha angkot dan bus kota di ibukota provinsi ini sudah sepakat untuk terlibat dalam pengelolaan Trans Padang itu.
Dengan persetujuan mereka itulah, bus massal dapat dibawa ke Kota Padang. Namun hingga sekarang Dishub tidak pernah melibatkan mereka lagi.
“Dulunya, kita yang urus, tapi sekarang kita tidak dilibatkan,” sebut Muslim.
Selain itu, katanya, semua rencana untuk melibatkan pengusaha angkutan tidak pernah berjalan, sehingga kini para pengusaha itu hanya menjadi penonton. Begitu juga dengan operator, bukan dari angkutan koridor Utara.
“Jika tuntutan kami tidak digubris, maka kami akan gelar aksi demo,” ujarnya.
Jangan Cari Kisruh
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Raju Minropa yang dihubungi terpisah, mengatakan, apa yang disampaikan Muslim Tanjung itu tidak benar. Dia tidak memiliki hak untuk menentukan.
Menurutnya, apa yang disampaikan Muslim itu hanya untuk kepentingan pribadi.
“Apa hubungannya dengan Trans Padang. Dia itu memang pernah menjadi Ketua Organda Kota Padang. Jika sekarang ada yang perlu disampaikan, ya sampaikan saja ke Dishub. Jangan cari kisruh seperti ini,” tegas Raju.
Dikatakannya, pengoperasian bus massal hanya menjadi pengganti trayek 14 A, yakni bus kota yang melayani Batas Kota-Pasar Raya. Pengusaha bus tersebut dilibatkan dalam bentuk operator. Mulai dari sopir sampai perawatan armada. Sedangkan, untuk operasional manajemen tetap dikelola oleh unit pelaksana teknis (UPT).
Penentuan tarif, sesuai keputusan walikota yang disetujui DPRD. Khusus untuk pengoperasian bus massal tersebut Pemko Padang alokasikan anggaran Rp6 miliar per tahun.
“Jadi, ini untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang nyaman. Sekali lagi, tolong, jangan cari kisruh,” ujar Raju.
Rencananya, Pemko Padang akan mengoperasikan bus massal Trans Padang minggu depan.
Selama dua atau tiga minggu, penumpang digratiskan. Kemudian akan diberlakukan ongkos dengan sistem tiketing, Rp 1.500 dan Rp 3.500. (hariansinggalang)
