infosumbar.net – Total belanja negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sampai dengan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp15,99 triliun. Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar mengungkapkan nominal tersebut mencapai 48,42% dari alokasi pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2024.
“Belanja negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal kementerian/lembaga di wilayah Sumbar, serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah dalam keterangan pers yang diterima infosumbar.net, Kamis (2/8/2024).
Dijelaskannya, kinerja belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp5,61 triliun atau telah terealisasi 45,71% dari pagu anggaran tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 14,34% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan di hampir seluruh komponen belanja. Realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp2,85 triliun atau tumbuh sebesar 17,18% (yoy) akibat kenaikan gaji dan tunjangan ASN. Sedangkan, realisasi belanja barang adalah sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh sebesar 23,07% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang BLU.
Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp457,12 miliar atau turun 24,30% dibandingkan tahun lalu, dimana kontribusi terbesar terdapat pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp281,90 miliar. Belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp19,27 miliar atau tumbuh 26,52% (yoy), yang merupakan Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Siswa SDTK), Penerima PIP, dan Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah (Bantuan Beasiswa KIP Kuliah On Going).
“Belanja bantuan sosial terdapat pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,” tandasnya.
Syukriah menjelaskan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Juni 2024 tercatat mencapai Rp10,38 triliun atau telah mencapai 50,03% dari alokasi pagu APBN 2024. Penyaluran TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,13 triliun atau 17,93%.
“DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap realisasi nilai TKD dengan porsi sebesar 71,69%, diikuti dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar 18,95%,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp231,79 miliar atau 37,73% dari pagu, sedangkan Dana Insentif Fiskal telah terealisasi pada delapan pemda dengan total Rp96,95 miliar atau 50,00% dari pagu. DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,97 triliun atau 51,01% dari pagu, yang terdiri atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Bantuan Opersional Kesehatan dan DAK Non Fisik Lainnya.
Total realisasi penyaluran Dana Desa untuk seluruh kota/kabupaten di Sumbar adalah sebesar Rp584,71 miliar atau 57,26% dari total alokasi pagu. Realisasi Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota dengan persentase realisasi terhadap pagu sebesar 67,51% dan terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 51,22%.
Pendapatan dari dana transfer berkontribusi sebesar 80,02% terhadap total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 19,97%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan Pemda di Sumbar.
Di samping itu, Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dari realisasi APBD yakni sebesar 61,09% dari total Belanja Daerah hingga akhir Juni 2023.
“Kondisi ini harus segera mendapat perhatian, mengingat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Pemda wajib mengalokasikan Belanja Pegawai (di luar tunjangan guru) maksimal 30% dari APBD,” tukasnya. (peb)
